Kementerian ATR/BPN terus mendorong transformasi digital layanan pertanahan dengan memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi dalam proses layanan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, menyatakan bahwa kualitas data dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci kesuksesan layanan ini. “Yang utama adalah kesiapan data dan infrastruktur di kantor-kantor pertanahan, agar pengguna bisa mengakses sistem ini dengan lancar,” ujarnya usai peluncuran layanan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Jumat (01/08/2025).
Per awal Agustus 2025, layanan digital ini telah diterapkan di 161 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Empat kantor di wilayah DKI Jakarta yang baru bergabung meliputi Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan Timur. Sebelumnya, layanan ini sudah berjalan lebih dulu di Jakarta Pusat.
Dari sisi efisiensi, sistem digital ini diklaim mampu memangkas waktu proses lebih dari 30%. Selain itu, seluruh proses – dari pembuatan akta oleh PPAT hingga penerbitan sertipikat – terekam secara menyeluruh dalam sistem, menjamin akuntabilitas dan mengurangi potensi penyimpangan.
“Semua tercatat end-to-end, sehingga lebih aman dan transparan,” tegas Ketut.
Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Alen Saputra, menambahkan bahwa keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada sinergi antara PPAT, masyarakat, dan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Harapan kami, layanan ini memperkuat hubungan antar pihak serta meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Acara peluncuran ini turut dihadiri Inspektur Wilayah IV Agust Yulian, jajaran pejabat Kanwil BPN DKI Jakarta, serta Ketua Pengurus Wilayah IPPAT DKI Jakarta, Dewantari Handayani.