
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (20/08/2025) menyelenggarakan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh 88 Satuan Kerja (Satker). Kegiatan ini bertujuan menyatukan pemahaman dalam pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel pada proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan tiga hal utama yang harus menjadi pegangan Satker, yaitu komitmen, profesionalisme, dan integritas. Menurutnya, ketiga prinsip ini akan menentukan kualitas hasil kerja yang akuntabel dan bermanfaat.
“Dengan berlandaskan pada tiga aspek tersebut, kita ingin ILASPP benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pudji di hadapan lebih dari 130 peserta yang berasal dari Satker pusat maupun daerah.
Sejalan dengan itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan pemahaman agar setiap output proyek sejalan dengan kebijakan strategis kementerian. “Kita hadir di sini untuk memastikan setiap komponen proyek dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari pihak Bank Dunia. Uri Raich, Senior Urban Specialist World Bank, menyatakan apresiasinya terhadap kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. Ia berharap peserta aktif berpartisipasi agar diskusi yang berlangsung mampu memperkuat kerja sama berkelanjutan.
“Partisipasi Anda sangat penting, agar kerangka kinerja ini tidak hanya sebatas prosedural, tetapi menjadi fondasi kolaborasi jangka panjang,” ujarnya.
Bimbingan Teknis ILASPP berlangsung pada 20–21 Agustus 2025, meliputi paparan materi, diskusi teknis, hingga praktik penyusunan rencana kerja. Acara ini menghadirkan narasumber dari internal Kementerian ATR/BPN maupun pihak eksternal terkait guna memberikan wawasan menyeluruh mengenai implementasi ILASPP.

