Sekretariat Jenderal memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program-program di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.
“Sekretariat Jenderal memegang peran strategis. Unit-unit di bawahnya berfungsi sebagai pendukung bagi direktorat teknis, termasuk Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, kita dituntut untuk tetap mengelola program kerja secara optimal meskipun dengan dana terbatas,” ujar Pudji.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal agar tetap bekerja secara maksimal, mematuhi aturan, serta menjaga kekompakan dan rasa saling percaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Tantangan kita semakin berat ke depan. Karena itu, mari kita tetap solid, jangan terpecah belah, dan terus jaga semangat kebersamaan agar semua pekerjaan berjalan lancar,” tambahnya.
Kegiatan Monev ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan arahan terhadap capaian kerja dari delapan biro di bawah Sekretariat Jenderal.
“Sejauh ini, delapan biro dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menunjukkan progres positif dalam penyerapan anggaran,” ungkap Andi.
Dalam forum tersebut, seluruh Kepala Biro di bawah Sekretariat Jenderal hadir dan memaparkan perkembangan serta capaian kinerja masing-masing. Delapan biro yang dimaksud meliputi: Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Hukum; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum dan Layanan Pengadaan; serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.