Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK dalam menyusun rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan, khususnya sawah. Inisiatif ini ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menutup peluang terjadinya korupsi dalam perubahan tata guna lahan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, langkah utama yang ditempuh adalah menekan laju konversi sawah menjadi non-sawah dan mengintegrasikan data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam rencana tata ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Dengan begitu, praktik suap dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah bisa diminimalisir,” ujarnya dalam rapat bersama Stranas PK di Jakarta, Kamis (11/09/2025).
Sebagai tahap awal, ATR/BPN akan memberlakukan moratorium terbatas atas rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sesuai dengan kondisi lapangan. Upaya ini disertai perbaikan data sawah (data cleansing) untuk mengatasi ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi riil. “Kalau data sudah valid, layanan perizinan tidak perlu lagi bergantung pada LSD,” tegas Nusron.
Rencana aksi tersebut difokuskan pada enam bidang: kebijakan dan regulasi, proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret berupa revisi aturan, penguatan sistem informasi, dan pelibatan kementerian/lembaga terkait.
Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya mendampingi penyusunan rencana aksi, tetapi juga memastikan keselarasan kebijakan ATR/BPN dengan agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025–2026. “Alih fungsi lahan adalah isu strategis dalam pencegahan korupsi. Rencana aksi ini harus responsif sekaligus sesuai prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel,” ungkapnya.
Stranas PK menargetkan dua capaian besar: terkendalinya alih fungsi lahan pertanian dan terbentuknya sistem nasional yang dapat menjadi rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, guna menghapus tumpang tindih perencanaan ruang.
Rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, pejabat tinggi madya dan pratama ATR/BPN, serta jajaran tim teknis Stranas PK.