Banjarbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyoroti masih adanya kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang terdaftar dan yang sudah bersertipikat. Dalam pertemuan bersama jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama hambatan tersebut adalah beban biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang harus ditanggung masyarakat.
“Dari total yang terdaftar 66,4%, baru 59,59% yang telah bersertipikat. Artinya ada gap sekitar 7,4% yang belum terselesaikan karena sebagian masyarakat tidak mampu membayar BPHTB,” ujar Nusron di Kota Banjarbaru, Kamis (31/07/2025).
Untuk itu, ia menekankan pentingnya analisis dan tindak lanjut terhadap data pertanahan secara tepat. Ia mengimbau jajaran ATR/BPN di daerah agar menjalin kerja sama erat dengan bupati dan wali kota guna mencari solusi, termasuk dengan mengupayakan kebijakan keringanan BPHTB.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci agar proses sertipikasi tidak terhambat oleh kendala fiskal,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pemda dalam rangka mempercepat program pertanahan di wilayahnya.
Ia sepakat bahwa dukungan dari pemda sangat strategis untuk memperlancar legalisasi aset masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga meresmikan Gedung Arsip Kanwil BPN Kalsel dengan penandatanganan prasasti.
Ia didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis; dan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia