Purworejo – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga batas tanah milik mereka. Penegasan ini disampaikan saat memimpin pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025 yang dilaksanakan serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025).
“Setiap tanah yang sudah bersertipikat wajib dipasangi patok agar tidak mudah dicaplok pihak lain,” ujar Menteri Nusron setelah kegiatan di Lapangan Bola Desa Candingasinan.
Melalui GEMAPATAS, masyarakat diharapkan memasang tanda batas secara fisik—baik dari kayu, beton, atau besi—dengan kesepakatan bersama tetangga sekitar guna menghindari konflik. Patok yang jelas dapat mencegah sengketa pertanahan, khususnya konflik fisik akibat batas lahan yang tak pasti.
Menteri Nusron mengungkapkan, dua jenis konflik umum di bidang pertanahan adalah konflik yuridis (misalnya dokumen ganda) dan konflik fisik (akibat tidak adanya batas yang jelas). Menurutnya, GEMAPATAS adalah langkah nasional untuk menekan potensi konflik, khususnya yang berkaitan dengan batas fisik tanah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungannya dan meminta seluruh kepala daerah di provinsinya untuk gencar menyosialisasikan serta melaksanakan pemasangan patok. Ia menargetkan kegiatan ini bisa diselesaikan secepatnya guna mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan dan memperkuat kepastian hukum.