Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi pendaftaran tanah ulayat sebagai wujud perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Salah satu langkahnya melalui kegiatan sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat yang digelar di Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, pada Kamis (18/09/2025). Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa sertipikasi tanah ulayat memberi manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat adat.
“Apabila tanah ulayat sudah memiliki sertipikat, potensi sengketa semakin kecil. Dampaknya, tugas kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan juga berkurang. Jadi manfaatnya bukan hanya dirasakan masyarakat adat, melainkan juga seluruh pihak,” ujar Rezka.
Acara ini diikuti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Sumba. Dalam sambutannya, Rezka menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Tandula Jangga atas konsistensinya menjaga nilai adat dan budaya. Desa ini menjadi wilayah pertama di Kabupaten Sumba Timur yang memulai proses pendaftaran tanah ulayat. Dari hasil verifikasi sementara, tercatat 822,3 hektare tanah sudah dinyatakan clear and clean dan siap didaftarkan.
Program ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia. Tahun 2025, ILASPP dijalankan di delapan provinsi, termasuk di tiga kabupaten Nusa Tenggara Timur: Timor Tengah Selatan, Manggarai, dan Sumba Timur.
Rezka menegaskan, pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat adat, bukan pengambilalihan. Sertipikasi memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, dan melindungi tanah adat dari klaim pihak lain.
“Mari manfaatkan kesempatan ini. Saatnya kita bersama memastikan tanah ulayat terlindungi, masyarakat adat semakin sejahtera, dan warisan leluhur tetap terjaga,” tutup Rezka.
Kegiatan ini juga menghadirkan pemaparan materi dari Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Kuntoro Hadi Saputra, yang bertindak sebagai moderator.
Turut hadir para Kepala Kantor Pertanahan se-Pulau Sumba dan unsur Forkopimda Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah sebagai tindak lanjut administrasi pertanahan. (JM/YZ)