Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026 sebanyak 300 RDTR. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses perizinan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Apabila 300 RDTR tersebut dapat terealisasi, Insyaallah persoalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa diselesaikan. Sebab, RDTR yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) memungkinkan Service Level Agreement (SLA) hanya memakan waktu dua hingga tiga hari,” ujar Menteri Nusron saat rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia sebagai bagian dari percepatan layanan KKPR. Hingga kini, terdapat 646 RDTR, di mana 428 sudah terkoneksi OSS. “Sisanya ditargetkan bulan ini selesai integrasi,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menyampaikan capaian lintas sektor terkait RDTR, yakni 47 RDTR, kemudian 34 RDTR telah memperoleh Persetujuan Substansi, serta 2 RDTR dari proses penetapan daerah. “Total ada tambahan 83 RDTR yang masih dalam progres. Selain itu, Kementerian ATR/BPN memperoleh pinjaman dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk penyelesaian 500 RDTR hingga 2029,” jelasnya.
Dalam hal pemetaan dasar, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2025 BIG menuntaskan peta skala 1:5.000 untuk Pulau Kalimantan dan Jawa, setelah sebelumnya menyelesaikan Sulawesi pada 2024. Tahun 2026 ditargetkan Pulau Sumatra, lalu Maluku, NTB, dan NTT pada 2027, serta wilayah lainnya pada 2029. “Penyusunan RDTR dilakukan berdasarkan hasil kajian BIG,” terang Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. “Contohnya Sulawesi, wilayah utara Jawa, serta timur Sumatra termasuk Kepulauan Riau yang menjadi perhatian investor,” ujarnya.
Dalam rapat ini, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta pejabat terkait. Pertemuan tersebut juga dihadiri menteri dan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.